Pemerintahan Marga dari Masa ke Masa
Tulisan Oleh: H. Albar Sentosa Subari*)
Jendelakita.my.id - Tulisan ini merupakan bagian kecil dari kutipan artikel yang berjudul Pemerintahan Terendah di Era Otonomi (tinjauan filosofis, sosiologis dan Peraturan Perundangan undangan, yang pernah diterbitkan dan terhimpun dalam buku proseding dari Institut Seni Malaysia Melaka (biro Sosio budaya Dunia Melayu Dunia Islam) bertajuk Kepemimpinan Adat Melayu Serumpun, penyelenggara Abdul Latiff Abu Bakar halaman 139-149).
Pemerintahan Marga dapat dibagi sekurang kurang nya ke dalam tiga periode.
a, periode sebelum datangnya pemerintahan kolonial
b, periode pada zaman pemerintahan kolonial
c, periode kemerdekaan.
Pemerintahan Marga sebelum kolonial.
Van Royen yang dikutip dalam buku Prof. Amrah Muslimin SH guru besar fakultas hukum universitas Sriwijaya, membagi perkembangan marga dalam beberapa tahap.
Tahap pertama adalah tahap peninggalan sejarah dari orang kubu yang hidupnya mengembara dengan mata pencaharian sebagai pemburu dan mencari hasil hutan.
Tahap ke dua menimbulkan sekelompok manusia yang bermukim disebut dusun, yang berasal dari satu phuyang.
Tahap ke tiga, setiap rumpun tadi menghuni satu wilayah.
Tahap ke empat pada tahap ini mulai berkembang, sehingga memerlukan wilayah baru. Namun hubungan masih belum terputus.
Tahap ke lima, membentuk wilayah yang terdiri dari beberapa rumpun.
Selanjutnya Van Royen mengatakan bahwa perkataan "Marga" untuk pertama kali ditemukan di dalam piagam piagam kesultanan Palembang.
Sedangkan para sarjana Barat tidak pernah menggunakan istilah marga tapi di dipakai adalah istilah asli masyarakat di sana seperti istilah petulai, sumbai, kebaikan, atau suku.
Marga diera kolonial
Pada tahun 1851 Belanda berhasil mengubah daerah Pemerintahan kesultanan menjadi bentuk kerajaan yang berpusat pada pemerintahan Belanda.
Van Royen pernah menulis menurut nya dusun yang ditetapkan sebagai masyarakat hukum terendah.
Atas dasar nasihat Van Royen dan JL.M. Swaab pada tahun 1919, bahwa masyarakat hukum adat yang merupakan kesatuan pemerintahan terendah yang berdasarkan hukum adat adalah MARGA bukan DUSUN.
Marga di era kemerdekaan.
Berawal dari UU no 5 tahun 1979 marga dihapus.
Penjelasan umum UU tersebut menyeragamkan bentuk dan susunan pemerintahan desa secara nasional.
Sebagai tindak lanjut dari UU no 5 tahun 79 tersebut di Sumatera Selatan berdasarkan surat keputusan Gubernur nomor 142/KPTS/III/ 1983 tanggal 24 Maret 1983 menghapuskan sistem pemerintahan terendah yaitu marga.
Namun makna marga sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tetap diakui keberadaanya sebagai mana diatur dalam butir tiga surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan tersebut. Sebagai dasar normatif surat keputusan itu selain UU no 5 tahun 79 juga berdasarkan UU no 5 tahun 74 Jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1983. Yang selanjutnya masyarakat hukum adat tersebut di istilahkan dengan Lembaga Adat. Yang selanjutnya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang akan berlaku.
Terakhir kita mengenal UU tentang DESA.
Yang menyebutkan adanya Desa adat di samping Desa Dinas, atau dengan nama lain misalnya di Sumatera Selatan menurut penulis adalah istilah nya Desa (Marga) misalnya desa adat marga penanggiran, desa adat Semendawai suku satu dan lain sebagainya sesuai dengan nama nama kesatuan masyarakat hukum adat yang pernah ada di masa sebelum mendapatkan pengaruh dari kesultanan dan kolonial.***
*) Penulis adalah Ketua Peduli Marga Batang Hari Sembilan
