Penjabat (Pj) Wali Kota Lubuk Linggau, H Koimudin, diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, H Kamaluddin Ekonomi Hadiri Rapat Pengendalian Inflasi 2024

 

Foto: FB Diskominfo Lubuklinggau

Jendelakita.my.id. - Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan mengikuti rapat penting mengenai pengendalian inflasi. Rapat ini diadakan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Lubuk Linggau, H Koimudin, yang diwakili oleh H Kamaluddin, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan mengikuti rapat penting mengenai pengendalian inflasi.

Acara berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada tanggal 21 Oktober 2024 dan berpusat di Command Center Lubuk Linggau. Rapat ini merupakan upaya koordinasi terkait pengendalian inflasi yang menjadi fokus utama pemerintah.

Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Sohir, membuka rapat dengan menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak, baik di tingkat daerah maupun pusat, dalam mengendalikan inflasi. 

Para narasumber yang hadir dalam rapat ini memberikan pandangan dan rekomendasi terkait langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Tomsi Sohir, pengendalian inflasi nasional bukanlah tanggung jawab pemerintah pusat semata, melainkan memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.

Ia juga menyoroti bahwa stabilitas harga, khususnya pada komoditas pangan, sangat penting untuk mencegah disparitas inflasi antar daerah. Hal ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Selanjutnya, Tomsi Sohir mengapresiasi kerja keras dari semua pihak, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, yang telah berperan aktif dalam menjaga kestabilan inflasi selama tahun 2024 ini.

Selain itu, pemerintah daerah diimbau untuk lebih proaktif dalam mengawasi harga pangan serta mengambil langkah cepat dan tepat untuk mengantisipasi lonjakan harga yang berpotensi memicu inflasi.

Dalam sesi yang sama, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, juga menyampaikan bahwa situasi inflasi pada M3 Oktober 2024 menunjukkan adanya peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Harga Produsen (IPH).

Lebih lanjut, Pudji Ismartini menekankan pentingnya memahami tren kenaikan IPH ini sebagai salah satu indikator kinerja ekonomi daerah yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan pengendalian inflasi di masa mendatang.

Rapat ini pun dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dari kalangan pemerintah daerah, termasuk para gubernur, bupati, dan wali kota, yang terhubung secara virtual dari seluruh Indonesia.